Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Prof. Dr. Menaldi Rasmin, Sp.P (K), mengatakan Konsil Kedokteran Indonesia dalam dua tahun terakhir ini setidaknya menerima 126 pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan malpraktek serta disiplin dokter dan dokter gigi yang ada di seluruh daerah. Jumlah laporan tersebut Dari seluruh laporan yang masuk, sebanyak 46 persen kasus melibatkan dokter terhadap hukum.
Meningkatnya aduan malpraktek telah membuat Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI Dr. Prijo Sidipratomo, SpRad (K) angkat bicara. Menurutnya hal tersebut harus dibaca secara komprehensif yaitu ada 92918 dokter yang punya Surat Tanda Registrasi (STR). Berdasarkan data KKI yang diadukan sebanyak 126 dokter berarti sekitar 0,1 persen dari total populasi dari jumlah tersebut terbukti melanggar disiplin. Jika 46 persen dari yang diadukan berarti 0,05 persen dari total populasi sebagian besar dikarenakan komunikasi.
Jika melihat hal ini dengan sistem pelayanan yang masih fee for services maka keluhan ini masih dalam skala yang kecil demikian pula dengan pelanggarannya.“Artinya sebagian besar dokter Indonesia masih orang-orang yang idealis, sekalipun dengan gaji yang rendah dan beban kerja yang berat mereka masih bekerja dengan baik,”kata Prijo.
MKEK tidak akan membuat pembinaan yang khusus untuk hal ini. Pada masa mendatang MKEK akan meminta setiap program BP2KB atau CME CPD harus disisipkan pembahasan mengenai etika, jika tidak SKPnya tidak boleh keluar,” kata Prijo.
Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah masalah etika dan teknik komunikasi dalam pendidikan spesialis perlu diulang dan dicontohkan mengingat sebagian besar keluhan kepada Dokter Spesialis.
Menurut Prijo yang paling penting peran PB IDI harus bisa memaksa para pengelola kesehatan baik itu pemerintah atau swasta untuk melakukan sistem pelayanan kesehatan yang baik yaitu dengan sistem rujukan berjenjang dan mengedepankan upaya preventive serta promotip.
Takkalah penting adalah meng-advokasi anggaran kesehatan secara maksimal harus sesuai rekomendasi WHO serta kompensasi para dokter secara keseluruhan memadai sebagai-mana yang selama ini diharapkan. Sistem fee for services sekalipun anggaran kesehatannya tinggi seperti di USA angka pengaduan pasien tetap tinggi dibanding di negara Skandinavia.
Selanjutnya, Prijo berharap agar PB IDI memperjuangkan subsidi pada pendidikan kedokteran sebab unit costnya sangat tinggi. Paling tidak mahasiswa hanya membayar 20 persen dari unit cost sehingga tidak akan ada moral hazard jika mereka kelak bekerja karena disubsidi pemerintah serta harus bersedia ditempatkan untuk waktu tertentu di suatu tempat yang membutuhkan.(indra/Donna)
Tidak ada komentar: